JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat Komite Anti Korupsi Indonesia (DPP KAKI) secara resmi mengangkat Cecep Cahyana sebagai Koordinator Nasional dalam struktur kepengurusan baru organisasi tersebut. Penetapan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP KAKI, Ganda Sirait, S.H., M.H., dan disetujui oleh jajaran pengurus pusat.
Dalam susunan kepengurusan terbaru, Burhanuddin, S.H. ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen), sementara posisi Bendahara Umum diemban oleh Reza Pahlevi, S.E.. Formasi baru ini diharapkan memperkuat langkah organisasi dalam menjalankan misi utamanya: mengawal pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia secara profesional, independen, dan berintegritas.
Ketua Umum KAKI, Ganda Sirait, menegaskan bahwa pengangkatan Cecep Cahyana merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi nasional serta memperluas jaringan pengawasan di berbagai daerah.
“Cecep memiliki rekam jejak panjang dalam advokasi publik dan gerakan antikorupsi di lapangan. Kami yakin beliau mampu menggerakkan struktur organisasi hingga ke tingkat daerah,” ujar Ganda.
Sementara itu, Cecep Cahyana menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen untuk bekerja keras membangun sinergi dengan aparat penegak hukum, lembaga negara, dan masyarakat sipil guna menekan praktik-praktik korupsi yang merugikan bangsa.
“Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Kami akan fokus memperkuat basis informasi publik dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara transparan,” ujar Cecep.
Sekjen DPP KAKI, Burhanuddin, S.H., menambahkan bahwa kepengurusan baru akan segera menyusun program kerja nasional dan melakukan konsolidasi ke seluruh wilayah Indonesia.
“Kami akan memastikan semangat antikorupsi tetap hidup di tengah masyarakat. KAKI hadir sebagai mitra kritis pemerintah dan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Dengan formasi kepengurusan baru ini, Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) meneguhkan kembali komitmennya sebagai garda depan dalam pengawasan sosial terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.(Red)
